News

DOKTER GIGI VS TUKANG GIGI : PENTINGNYA PILIHAN PROFESIONALISME DALAM PERAWATAN GIGI DAN MULUT

3 0
Read Time:10 Minute, 14 Second

WHAT’S THE ISSUE?

Tukang gigi
Dokter gigi

Praktik tukang gigi hingga saat ini kian menjamur di berbagai tempat. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang lebih memilih jasa tukang gigi. Masyarakat yang cenderung lebih memilih tukang gigi ini, membuat oknum tertentu menjadikan pekerjaan tukang gigi sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oknum ini sering kali mengatasnamakan dirinya sebagai tukang gigi, ahli gigi, atau tukang salon gigi. Ketua Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) mengatakan hanya 4.000-5.000 tukang gigi yang memiliki legalitas dari 10.000-15.000 tukang gigi yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pelayanan kesehatan gigi dan mulut harus dilakukan oleh profesional yang terlatih dan berlisensi untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keberhasilan prosedur gigi. Ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur perawatan gigi dan mulut yang benar menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat cenderung memilih jasa tukang gigi. Selain itu, tidak meratanya jumlah dokter gigi di Indonesia membuat masyarakat di daerah terpencil lebih memilih ke tukang gigi karena aksesibilitasnya yang lebih mudah, apalagi dengan harga yang lebih murah serta perawatan yang cepat masyarakat tidak lagi memperhatikan efek jangka panjangnya di masa depan.

PERBEDAAN TUKANG GIGI DAN DOKTER GIGI

Perbedaan tukang gigi dan dokter gigi mencakup beberapa aspek yang signifikan. Perbedaan yang paling mencolok terlihat dari tingkat pendidikan dan pelatihan yang dijalani. Dokter gigi menempuh pendidikan formal selama 5-6 tahun di bidang kedokteran gigi yang terdiri dari tahap preklinik (kuliah) selama 4 tahun dan tahap klinik atau profesi (koas) selama 2 tahun, sedangkan tukang gigi cenderung mendapatkan pelatihan praktis maupun ilmu turun temurun. Selain itu, tugas dan tanggung jawab dokter gigi lebih luas dibanding tukang gigi. Dokter gigi dapat melaksanakan prosedur medis yang lebih kompleks, sedangkan tukang gigi hanya terlibat dalam prosedur non medis seperti pembuatan dan pemasangan gigi tiruan lepasan. 

Lisensi juga menjadi perbedaan krusial antara keduanya. Dokter gigi memiliki lisensi resmi untuk berpraktik secara independen, sedangkan tukang gigi tidak semuanya memiliki lisensi untuk praktik gigi. Perbedaan dalam tarif juga mencerminkan perbedaan dalam pendidikan dan lingkup praktik. Tarif dokter gigi umumnya lebih tinggi karena kualifikasi dan kemampuan dalam melakukan prosedur yang kompleks, sedangkan tarif tukang gigi lebih murah karena kualifikasi tukang gigi tidak sama dengan dokter gigi dan prosedur yang dilakukan lebih sederhana. Selain itu, risiko komplikasi pada pasien yang ditangani oleh dokter gigi cenderung lebih rendah karena dokter gigi mempelajari  semua hal tentang gigi dan mulut, termasuk jaringan penyangga gigi, dalam pembuatan gigi tiruan lepasan, dokter gigi memperhatikan kesehatan jaringan sekitar gigi tiruan, sedangkan risiko komplikasi pada pasien tukang gigi lebih tinggi karena tukang gigi umumnya hanya mempelajari pembuatan gigi tiruan tanpa mempertimbangkan kesehatan jaringan di sekitar gigi tiruan.

MENILIK PRAKTIK TUKANG GIGI MENURUT KACAMATA HUKUM

Tukang gigi memiliki pengaturan hukum tersendiri yang dibuat oleh kementerian kesehatan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Peraturan ini dibuat atas dasar pertimbangan agar pemerintah dapat memantau kinerja Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaannya di Masyarakat. Perizinan tukang gigi diatur dalam pasal 2 Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2014, dijelaskan bahwa setiap penyedia jasa pasang gigi harus bersertifikasi diri kepada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  atau  dinas  kesehatan  kabupaten/kota setempat untuk mendapat legalitas penyedia jasa pasang gigi. Pada pasal 6 ayat (1) Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2014 diatur dengan jelas mengenai pekerjaan yang dapat dilakukan tukang gigi tidak boleh membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan, dan tidak menyebabkan kematian,  aman, serta tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adapun wewenang dari tukang gigi diatur dalam pasal 6 ayat (2) Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2014 yaitu membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi. Oleh karena itu, tukang gigi dilarang untuk melakukan dan mempromosikan tindakan diluar wewenangnya, larangan ini tercantum dalam pasal 9 Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2014. Tukang gigi yang melanggar hal tersebut akan dikenakan sanksi. 

RISIKO DARI PRAKTIK GIGI ILEGAL

         Beberapa jenis perawatan yang sering dilakukan oleh praktik gigi ilegal tersebut antara lain adalah pemasangan behel gigi, veneer gigi, pemutihan gigi (dental bleaching), pembuatan gigi palsu, penambalan dengan resin komposit (sinar), pembersihan karang gigi dan pencabutan (Sapri, 2018). 

1. Pemasangan Behel Gigi 

         Praktik ilegal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mulai dari infeksi hingga kerusakan permanen pada gigi dan gusi. Pasien juga dapat mengalami ketidaknyamanan dan hasil estetika yang buruk akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh ahli gigi atau tukang gigi karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2. Veneer Gigi

Tukang gigi tidak memiliki kualifikasi yang memadai dalam melakukan pemasangan veneer gigi karena tidak termasuk layanan yang diizinkan oleh Undang-undang yang bisa menyebabkan ketidakpresisian dalam penyesuaian dan penempelan veneer. Penggunaan bahan yang tidak sesuai standar medis dapat menyebabkan reaksi alergi atau infeksi. Kurangnya sterilisasi peralatan dapat meningkatkan risiko infeksi gigi dan mulut yang ditandai dengan gejala berupa sakit gigi, bengkak pada pipi, dan demam.

3. Pemutihan Gigi (Dental Bleaching)

Dental Bleaching di tukang gigi yang tentu tidak memiliki pengetahuan medis yang cukup untuk menilai kondisi gigi dan gusi secara menyeluruh, menyebabkan potensi kerusakan enamel dan iritasi gusi. Selain itu, penggunaan bahan pemutih yang tidak tepat dapat menyebabkan sensitivitas gigi yang berlebihan atau reaksi alergi. Sebaiknya lakukan prosedur ini di bawah pengawasan profesional kesehatan gigi.

4. Pemasangan Gigi Palsu

            Pemasangan gigi palsu di tukang gigi diperbolehkan asal sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2014 yakni gigi yang dipasang berupa gigi tiruan lepasan dari bahan acrylic yang memenuhi standar kesehatan, tanpa menutupi sisa akar gigi. Pemasangan jenis gigi palsu yang berbeda sebaiknya tidak dilakukan di tukang gigi karena bisa menimbulkan risiko komplikasi. Risiko utama pemasangan gigi palsu yang tidak sesuai aturan adalah infeksi pada area gigi dan mulut karena kurangnya kebersihan dan sterilisasi peralatan di tukang gigi yang tidak terstandar. Pemilihan bahan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar kesehatan juga dapat menyebabkan reaksi alergi atau iritasi pada gusi dan jaringan sekitar.

             Gigi palsu yang dibuat oleh ahli gigi mungkin harganya terjangkau dan cepat, tetapi hasilnya mungkin tidak memuaskan atau bahkan membutuhkan perbaikan lanjutan yang mengakibatkan biaya tambahan terus-menerus untuk perawatan berikutnya tanpa disadari bisa membuat pengeluaran membengkak. Pemasangan gigi palsu oleh dokter tentunya berbeda dengan yang dilakukan ahli gigi. Dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu. Dokter juga akan menanyakan riwayat kesehatan gigi Anda, melakukan rontgen gigi, dan cabut gigi bila diperlukan sebelum membuat dan memasang gigi tiruan.

5. Pembersihan Karang Gigi (Scaling)

Resesi gusi
Abses gigi

Scaling gigi bukan termasuk layanan yang boleh diberikan oleh tukang gigi di dalam Undang-undang. Praktisi yang kurang berpengalaman dapat menyebabkan luka pada gusi, sensitivitas gigi, dan bahkan infeksi pada gigi dan mulut. Alat yang tidak steril juga meningkatkan risiko infeksi. Selain itu, tukang gigi tidak memiliki pengetahuan medis yang cukup untuk mendeteksi masalah kesehatan gigi dan gusi yang lebih serius. Perawatan scaling gigi sebaiknya hanya dilakukan oleh dokter gigi berlisensi

              Memilih pergi melakukan perawatan gigi dan mulut ke praktik gigi ilegal memiliki risiko yang cukup besar, seperti infeksi gigi dan mulut, bentuk gigi palsu yang tidak pas, ketidaknyamanan dan hasil estetika yang buruk, penggunaan alat yang tidak steril, terjadinya kelainan rahang, infeksi gusi, sensitivitas gigi yang berlebihan atau reaksi alergi, dan masalah kesehatan lainnya.

MENGAPA DISARANKAN MEMILIH PERAWATAN KESEHATAN GIGI OLEH DOKTER GIGI DARIPADA TUKANG GIGI?

            Praktik gigi ilegal semakin hari semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah kunjungan korban ke dokter gigi pasca dilakukannya perawatan gigi secara ilegal. Praktik gigi ilegal ini banyak dilakukan oleh tukang gigi keliling yang berkunjung dari rumah ke rumah, salon-salon kecantikan yang bermodal seadanya, bahkan klinik kecantikan estetika. Jasa yang ditawarkan pun beragam, mulai dari yang murah hingga yang mahal (Marsela & Kadarisman, 2015). Praktik-praktik gigi ilegal tersebut umumnya banyak dilakukan oleh tukang gigi yang tidak pernah mengenyam pendidikan kedokteran gigi sama sekali dan tenaga kesehatan yang bukan dokter gigi. Banyaknya praktisi gigi ilegal ini membuat masyarakat awam yang tidak paham datang untuk melakukan perawatan gigi. (Tariq, dkk., 2012).

           Masyarakat harus mengetahui betapa pentingnya memilih perawatan ke dokter gigi yang bersertifikat resmi dibandingkan tukang gigi. Ketidaktahuan akan prosedur perawatan yang benar membuat orang-orang ini lebih memilih ke tukang gigi ketimbang dokter gigi, apalagi biayanya jauh lebih murah dan perawatannya cepat, hanya butuh sekali kunjungan, dengan hasil yang instan. Padahal efek jangka panjangnya dapat membuat pasien harus merogoh kocek dalam-dalam, untuk memperbaiki hasil kerja si tukang gigi yang asal-asalan. Memilih perawatan kesehatan gigi oleh dokter gigi daripada tukang gigi disarankan karena beberapa alasan sebagai berikut.

  1. Pemeriksaan kesehatan gigi: Dokter gigi melakukan pemeriksaan kesehatan gigi yang lebih lengkap dan mendeteksi masalah gigi yang lebih awal daripada tukang gigi.
  2. Pengobatan yang tepat: Dokter gigi akan memberikan saran mengenai perawatan gigi yang tepat sesuai keluhan dan melakukan pengobatan yang tepat sesuai kebutuhan.
  3. Pemahaman tentang kesehatan gigi: Dokter gigi memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cara mencegah masalah gigi dan menjaga kesehatan gigi.
  4. Pemeriksaan rutin: Dokter gigi akan menyarankan untuk mengunjungi dokter gigi secara rutin, bahkan jika tidak ada keluhan khusus terkait gigi.
  5. Pemeriksaan kesehatan tubuh: Pemeriksaan gigi secara berkala juga dapat membantu dokter mendiagnosis kondisi kesehatan tubuh.
  6. Perawatan medis: Dokter gigi melakukan perawatan gigi melalui prosedur medis, seperti pembersihan karang gigi, sealant celah gigi, dan pemasangan veneer.

Oleh karena itu, memilih perawatan kesehatan gigi oleh dokter gigi lebih baik daripada tukang gigi karena mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kesehatan gigi, melakukan pemeriksaan kesehatan gigi yang lebih lengkap, dan melakukan perawatan gigi melalui prosedur medis.

KESIMPULAN  

             Praktik tukang gigi hingga saat ini kian menjamur di berbagai tempat yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang lebih memilih jasa tukang gigi karena banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui prosedur perawatan gigi dan mulut yang benar, mudah ditemui, dan biaya perawatan yang lebih murah. Dokter gigi dan tukang gigi tidaklah sama, terdapat perbedaan yang signifikan mulai dari tingkat pendidikan yang ditempuh, tugas dan tanggung jawab, lisensi yang dimiliki, serta tarif perawatan yang dikeluarkan. Tukang gigi memiliki pengaturan hukum tersendiri yang dibuat oleh kementerian kesehatan, yaitu Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Namun, banyak dari tukang gigi yang melanggar peraturan dengan melakukan beberapa perawatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan sehingga menimbulkan resiko yang cukup besar, seperti infeksi gigi dan mulut, ketidaknyamanan dan hasil estetika yang buruk, penggunaan alat yang tidak steril, terjadinya kelainan rahang, sensitivitas gigi yang berlebihan, dan masalah kesehatan lainnya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan gigi yang berkualitas dengan memilih untuk mengunjungi dokter gigi. Dokter gigi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas dalam merawat gigi dibandingkan tukang gigi, sehingga kunjungan rutin ke dokter gigi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan gigi dan mulut kita. Mari jaga kesehatan gigi kita dengan memilih perawatan yang terbaik bersama dokter gigi.

PENULIS

  • Adlina Salsabila
  • Khairunisa Ramdhani

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, S., Handayani, P., Beumaputra, A. & Mozartha, M. (2020). Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Praktik Gigi Ilegal: Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut (JKGM) Vol. 2 No. 1

Dharmawan, D., & Jonathan, I. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya. Interest: Jurnal Ilmu Kesehatan, 8(1), 121-129.

Marsela, A. & Kadarisman, Y. (2015). Aktivitas jasa pemasangan kawat gigi. JOM FISIP; 2(2): 1–14.

Sapri, A. (2018). Tanggung Gigat perawat asisten operator bedah dalam menjalani profesinya di kamar operasi (studi di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi lampung). Cepalo; 2(2): 32–46.

Tariq, M., Iqbal, Z., Ali, J., Baboota, S., Talegoankar, S., Ahmad, Z, & Sahni, J.K. (2012). Treatment modalities and evaluation models for periodontitis. Int. J. Pharm. Investig.; 2(3): 106-22

Yoanita, Evelyn. (2024). Ahli Gigi: Banyak Berkeliaran Ternyata Ini Bahayanya!. Diambil dari: https://axeldental.id/ahli-gigi/ (20 Januari 2024)

Yudistira, I. M. A., Budiartha, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan hukum bagi konsumen atas malpraktik jasa tukang gigi. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 265-270.

#HMKGLaterna

#FortiterEtFideliter

#FKUnud

#VivaHippocrates

About Post Author

HMKG FK Unud

HMKG terbentuk secara resmi pada tanggal 29 Desember 2013
Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
50 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Hi, I’m HMKG FK Unud

HMKG terbentuk secara resmi pada tanggal 29 Desember 2013

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *